Pages

Kamis, 01 Desember 2011

Whistleblower Resmi Dilindungi Hukum

Whistleblower Resmi Dilindungi Hukum
Penulis : Scherazade Mulia
Minggu, 24 Juli 2011 00:46 WIB     



JAKARTA-MICOMKementerian Hukum dan HAM memastikan tahanan atau terpidana yang bersikap sebagai justice collaborator berhak memperoleh perlakuan khusus dan remisi.

"Perlindungan keamanan pribadi selama menjalani penahanan di Rutan (rumah tahanan) dan pidana penjara di Lapas (lembaga pemasyarakatan)," papar Humas Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi Wibowo kepada Media Indonesia, Sabtu (23/7).

Dasar perlakuan khusus ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. "Selain itu perlakuan khusus, juga memperoleh hak pengurangan masa pidana berupa remisi tambahan karena berbuat jasa kepada negara," imbuh Akbar.

Hak pengurangan masa pidana berupa remisi tambahan ini dasarnya ada pada Pasal 3 ayat 1 huruf a Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sebelumnya pada 19 Juli lalu, Mahkamah Agung (MA), Polri, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower sebagai justice collaborator (pelaku pelapor).

Ini ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama (memorandum of understanding/MoU). "Untuk mendorong lebih banyak lagi orang yang mau bekerja sama sehingga kejahatan terorganisir dapat diungkap," tandas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. (*/OL-04) 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
Blogger Templates