Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Pages

Senin, 29 Juli 2013

“Kami Tidak Obral Pembebasan Bersyarat”

“Kami Tidak Obral Pembebasan Bersyarat”

Wawancara
M. Sueb
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham

“Karena sosiologi penjara itu cenderung merusak mereka yang ada di dalamnya. Penjara itu bisa berakibat pada dehumanisasi, penurunan kemanusiaan, karena memang belum diketemukan cara atau metode untuk menghukum pelaku pidana selain dengan penjara. Tetapi di banyak negara, penjara sudah semakin dikurangi, baik itu Australia, Inggris, setengah masa pidana maka bebas bersyarat. Mereka dibina di luar. Nah, pembebasan bersyarat ini tidak kami obral, benar-benar hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan tidak mengabaikan rasa keadilan di masyarakat, karena ini dijamin oleh UU” 


Lembaga Pemasyarakatan (lapas) sering mendapat sorotan. Terutama soal peredaran handphone, praktik pungutan liar (pungli), dan peredaran narkoba atau diistilahkan dengan Halinar. Hal itu membuat pihak lapas terus berbenah. Mereka berusaha menekan pelanggaran fatal dengan melakukan serangkaian razia. Munculnya berbagai persoalan tersebut, tak lepas dari persoalan mendasar yang terjadi yakni padatnya lapas. Jumlah warga binaan dan tahan yang menghuni lapas maupun rutan memang telah melebihi kapasitas bangunan yang ada. Lalu bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air dan bagaimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengatasi persoalan tersebut? Berikut perbincangan wartawan FORUM Julie Indahrini dan juru foto Abdul Farid dengan M. Sueb pada pertengahan Juni lalu. Selengkapnya :

Belum lama anda mengemban amanah sebagai Dirjen Pas, apa yang menjadi prioritas kerja anda?
Secara umum , saya ingin mengajak teman-teman yang berada di Direktorat Pemasyarakatan bahwa selain betapa mulianya tugas ini tetapi juga betapa beratnya tugas pemasyarakatan sekarang dan ke depan. Betapa tidak? Karena lingkup kerja yang strategis internal maupun eksternal berubah begitu cepat5-10 tahun belakangan ini dan akan terus berubah. Disamping kondisi-kondisi yang sudah permanen yang ada dalam diri kita. Kondisi yang permanen itu adalah banyaknya UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan di daerah-daerah. Belum lagi Lapas dan Rutan yang jika kita jumlah total lebih dari 500 di seluruh Indonesia.
Pegawai kita hampir berjumlah 30 ribu orang, sementara jumlah pegawai Kemenkumham itu sekitar 40 ribuan, ini berarti mayoritas berada di Ditjen Pas. Mengapa? Karena beban tugas Ditjen Pas memang besar, rentang kendali kita juga menjadi besar, jauh dan luas dengan banyaknya UPT lapas maupun rutan yang ada. Ditambah dengan jumlah penghuni lapas sekarang baik narapidana maupun tahanan mencapai 160 ribu orang lebih. Dari jumlahnya saja sudah terlihat, sedangkan kapasitas terpasang ruang hunian kita kurang dari 100 ribu orang. Over kapasitas 60 ribu orang lebih, lebih dari 50 persen.
Dari situ saja sudah tergambar betapa permasalahan yang ada di Ditjen Pas. Boleh dikatakantitik berat tugas kita lebih banyak kepada penertiban dan pengamanan. Itu pun masih kerap terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Ada tahanan kabur dan lainnya. Karena memang sangat jomplang antara jumlah petugas dengan jumlah warga binaan. Dari 30 ribu pegawai tidak semuanya petugas keamanan. Data yang saya miliki, petugas keamanan jumlahnya hanya 10 ribu orang, yang harus mengamankan 160 ribu orang. Belum lagi mereka tidak melakukan pengamanan di jam yang sama, karena dari 10 ribu petugas keamanan harus kita bagi menjadi 4 shift, artinya untuk 160 ribu orang hanya dijaga 2500 orang pada 1 shiftnya. Sehingga real, yang mengawasi, mengamankan, dan mengatasi berbagai persoalan 160 ribu masyarakat binaan hanya dilakukan oleh 2500 orang petugas saja.
Sehingga real jumlah petugas yang mengawasi, mengamankan, adalah 2500 menghadapi 160 ribu orang. Itu dari sisi rasio. Lalu dari kwalitas warga tahanan dan warga binaan pemasyarakatan kita kalau di tahun 90-an, jumlahnya baru sekitar 100 ribuan dengan kejahatan tindak pidana “sederhana”. Korupsi belum ada, narkoba baru sedikit jumlahnya dan teroris juga belum ada. Sekarang semua kejahatan tingkat tinggi, narkoba dengan jumlah mafianya, lalu terorisme, begitu pun korupsi yang banyak melibatkan orang penting dan terpandang, mantan pejabat, bahkan pejabat. Ketika mereka menjadi tahanan atau warga binaan, mereka masuk dalam kategori resiko tinggi.
Jadi penambahan pegawai tidak seiring penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masuk. Tidak seiring denga penambahan sarana dan prasarana. Bayangkan, soal toilet saja, kamar yang diperuntukkan 7 orang kemudian diisi oleh 21 orang, 3 kali lipat dari angka normal. Blok yang toiletnya cukup, tentu tidak akan memadai, belum lagi persoalan sirkulasi udara yang sehat, pencahayaan dan seterusnya.
Ini  bukan cari-cari alasan, ini fakta, kita menghadapi tugas berat, dimana ketertiban dan keamanan menjadi tugas rutin padahal masalah pembinaan yang menjadi core business utama adak terlantar. Energi sudah terkuras. Itu beberapa masalah yang harus kita hadapi. Kemudian tuntutan-tuntutan menghadapi tugas yang berat dengan kwalitas standar warga binaan yang luar biasa. Profesor masuk ke dalam, bekas Menteri juga ada, lalu anggota DPR, Bupati, sementara pembinaan SDM tak hanya di Ditjen Pas, tetapi hampir semua lembaga pemerintah masih kurang. Mereka jarang mendapat penyegaran atau diklat. Kenapa begitu? Karena anggaran pemerintah memang terbatas. Terlebih Ditjen Pas bisa jadi dinilai sebagai instansi yang dianggap boros menghabiskan keuangan negara. Untuk kasih makah saja berapa, lalu pengobatan, dan untuk membangu lapas itu luar biasa mahal. Untuk 1 orang, perhitungan 5 tahun yang lalu dibutuhkan dana sebesar Rp. 90 Juta. Karena ketebalan dan ketinggian tembok yang berbeda dengan bangunan kebanyakan. Lalu teralis, persenjataan, keamanan, dan saat ini bisa jadi lebih tinggi.

Apakah ini berarti tidak dibangun lapas-lapas baru?
Tetap dibangun, tetapi memang tidak terkejar. Seperti halnya jumlah mobil lebih cepat pertambahannya ketimbang pembangunan jalan. Sama halnya dengan lapas, jumlah warga binaan jauh lebih tinggi ketimbang pembangunan lapas itu sendiri. Jangankan untuk orang yang melakukan pelanggaran hukum, untuk orang yang baik-baik saja yaitu masyarakat umum untuk biaya sosial, kesehatan, anggaran pemerintah memang terbatas. Jadi tidak bisa juga menyalahkan ungkapan orang awam, untuk apa ngurusin orang hukuman?. PadahalUUD 45 pada pembukaannya tidak pernah membedakan. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak tertulis, kecuali narapidana kan? Negara punya hutang kepada warga binaan. Tetapi kita juga harus toleran, karena negara bukan tidak mau tetapi memang kemampuannya.
Untuk mengatasi kepadatan, langkah konkrit yang kami lakukan, Pertama, walaupun tidak signifikan, pembangunan-pembangunan lapas dan rutan terus dilakukan. Di mana-mana dibangun, meskipun perlu waktu. Pemerintah daerah sangat kita apresiasi menyediakan lahan, yang disediakan gratis dengan sertifikat atas nama Kemenkumham. Atau paling sedikit pinjam pakai. Kedua, pemindahan atau pemerataan, ini juga tidak signifikan karena banyak kendala. Tidak banyak lapas dan rutan yang kosong, sehingga pemindahan tak efektif mengurangi kepadatan di satu tempat. Hanya mampu meratakan. Distribusi dari Jakarta ke Cirebon, lalu yang di Cirebon ke Nusakambangan.
Yang Ketiga, yang sebenarnya sekarang sedang kami ingin secara “besar-besaran” dan tetap berpegang pada koridor hukum, kita melaksanakan program integrasi, salah satunya adalah pembasan bersyarat. Menurut Pasal 15 KUHP, Narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya, minimum 9 bulan, dapat dibebaskan secara bersyarat. UU yang mengatakan itu. Sejak zaman Belanda itu sudah diatur, kalau kita cabut pasal itu, berarti kita mundur kebalakang. Dan hampir tiap negara menerapkan ini, karena ini adalah salah satu langkah, selain hak asasi ini juga menyangkut anggaran, pekerjaan yang begitu berat.

Apakah ini yang dimaksud dengan Crash Program, bisa dijelaskan lebih lanjut?
Kegiatan Crash Program dilakukan untuk mempercepat pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) guna mengurangi jumlah narapidana secara signifikan. Target kegiatan Crash Program ini adalah 15.000 orang narapidana memperoleh PB. Untuk memuluskan program tersebut, Ditjen PAS menggandeng The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan sosialisasi Crash Program dan Bimbingan Teknis Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Online atau SIPAS bagi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS).

Penjara kerap menjadi “Sekolah”, yang tadinya hanya pencuri lalu menjadi perampok, yang tadinya pengguna narkoba lelu menjadi bandar. Sebenarnya bagaimana konsep pembinaan bagi para warga binaan dan tahanan?
Karena sosiologi penjara itu cenderung merusak mereka yang ada di dalamnya. Penjara itu bisa berakibat pada dehumanisasi, penurunan kemanusiaan, karena memang belum diketemukan cara atau metode untuk menghukum pelaku pidana selain dengan penjara. Tetapi di banyak negara, penjara sudah semakin dikurangi, baik itu Australia, Inggris, setengah masa pidana maka bebas bersyarat. Mereka dibina di luar. Nah, pembebasan bersyarat ini tidak kami obral, benar-benar hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan tidak mengabaikan rasa keadilan di masyarakat, karena ini dijamin oleh UU, jangan sampai ada yang tidak mendapatkan hak pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995tentang pemasyarakatan, yang mengatur tentang pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas.
Apa yang dijalani oleh warga binaan harus sesuai dengan filosofi pemasyarakatan. Kita memasyarakatkan, jangan sampai narapidana menjalani hukuman penetrasi penuh. Full di dalam LP, kita sudah bahas dan diskusikan bahwa penjara secara teori maupun secara eksperimen dan faktual adalah dehumanisasi, deharmonisasi juga karena harus terpisah dengan keluarga, dengan kelompok masyarakat, kelompok keagamaan. Dan juga terjadi disharmonisasi, menjadi tanggungjawab pemasyarakatan agar harmonis kembali. Oleh karena itu, ibarat belajar berenang maka harus belajar di air.

Jadi apa saja kegiatan warga binaan ketika menjalani masa hukumannya?
Banyak yang bisa dilakukan. Belum lama ini kami menyusun Blue Print Kegiatan Bengkel Kerja di Lapas dan Rutan. Penyusunan Blue Print Kegiatan Bengkel Kerja di Lapas/Rutan sebagai langkah strategis di masa mendatang dalam kerangka melaksanakan kegiatan kerja di lapas/rutan. Blue Print Kegiatan Bengkel Kerja ini nantinya akan terumuskan dalam suatu dokumen lengkap yang akan menjadi panduan bagi para perumus kebijakan dalam membangun dan menciptakan strategi, standar-standar teknis di bidang kegiatan kerja pada lapas/rutan.
Ini menjadi unggulan, dimana salah satunya terkait bengkel kerja produktif, sehingga Direktorat Binapiyantah kemudian menindaklanjuti dengan mengoptimalkan kerjasama dengan beberapa instansi terkait pembinaan dan pelatihan kerja bagi WBP dai laps/rutan. Sejumlah hasil karya napi melalui kegiatan bengkel kerja telah sukses dipamerkan, antara lain pada pameran yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, pameran produk lapas unggulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, serta Napicraft, Inacraft, dan ICRA.
Setiap lapas/rutan pasti memiliki program unggulan masing-masing. Di Cianjur ada rutan yang menggunakan konsep pesantern, dan keberhasilannya sangat luar biasa. Ini bukan kerja Ditjen PAS sendiri tetapi partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Rutan pesantren ini sangat luar biasa, bahkan ketika seorang napi sudah dinyatakan bebas, dia tidak mau meninggalkan pesantren yang telah dijalaninya. Kami izinkan tetapi untuk makan dan pemondokan tidak lagi kami tanggung. Contoh ini membuktikan bahwa memang dibutuhkan metode-metode yang memang dibutuhkan oleh para warga binaan.

Lalu bagaimana dengan perintah Menteri Hukum dan HAM agar penjara zero narkoba, sementara banyak kasus kepemilikan narkoba yang masih terjadi?
Kami berkomitmen melakukan pembersihan , razia terus kami lakukan. Bahkan untuk memaksimalkan kerja telah dibentuk Satuan Tugas Pengawasan Internal (Satgas Was-In) Ditjenpas dimana ada 60 anggota yang menjadi bagian dari tim tersebut dan telah dikukuhkan. Pengukuhan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Advokasi Pelatihan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Pemerintah yang merupakan hasil kerjasama dengan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN). Satgas Was-In ini merupakan Pilot Project pembentukan, pelaksanaan tugas, dan penetapan struktur organisasi Satgas Was-In di Indonesia.
Pembentukan Satgas Was-In bertujuan dalam rangka memenuhi tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemasyarakatan yang akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik, sebagaimana amanat Inpres No. 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, serta Inpres No. 1 Tahun 2013. Dalam menjalankan peran dan tugasnya, Satgas Was-In harus memperhatikan Sistem Pengawasan Internal Pemasyarakatan yang efektif dan efisien, yaitu pengawasan yang dibangun dari dua landasan yakni sistem pengendalian internal Pemasyarakatan dan Kode Etik Petugas Pemasyarakatan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Pelatihan ini merupakan bekal awal bagi anggota Satgas Was-In sebagai pengetahuan tentang bahaya narkoba, mengingat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman yang mengganggu tugas-tugas Pemasyarakatan. Sebagai pengawas, anggota Satgas Was-In harus mempunyai integritas yang tinggi dan tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Kami tak henti-hentinya memotivasi petugas untuk menciptakan lapas/rutan yang bersih Halinar (getting to zero Halinar)baik yang dilakukan oleh unit pusat, wilayah, maupun unit pelaksana teknis. Tak henti-hentinya memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada narapidana/tahanan tentang bahaya dan akibat hukum melanggar narkoba serta dampak buruk bagi kesehatan.
Kami juga telah mengintensifkan pengawasan harian oleh petugas Was Internal untuk mengontrol secara ketat keluar masuknya penghuni, pengunjung maupun petugas. Mengintensifkan penggeledahan di kamar dan blok hunian baik secara rutin maupun insidentil yang dilakukan secara mandiri ataupun bekerjasama pihak terkait antara lain Polri, BNN-BNNP untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Menurut Sueb, pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar pada napi/tahanan, tetapi juga petugas lapas/rutan. Sepanjang tahun 2012, sebanyak 48 petugas telah dikenai hukuman disiplin kasrena kasus narkoba dan 30 orang lainnya masih menjalani proses hukuman disiplin.
Tidak ada kompromi bagi oknum petugas yang coba-coba terlibat dengan narkoba. Memproses secra hukum, tanpa pandang bulu, baik kepada penghuni maupun petugas. Namun terhadap petugas yang berkontribusi menggagalkan predaran narkoba di lapas/rutan juga akan mendapatkan reward.
Sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba juga ditingkatkan dengan menggandeng pihak ketiga seperti BNN, Kepolisian, dan organisasi anti narkoba lainnya. Tidak mengherankan bila pelaksanaan sidak dan pemeriksaan urine secara insidental terhadap petugas dan penghuni menjadi pekerjaan keseharian di lapas/rutan. Keberadaan jammer di lapas/rutan pun terus diperluas pemasangannya sehingga bisa efektif memutus jaringan komunikasi peredaran narkoba. Penempatan para napi bandar dan pemakai narkoba juga dipisahkan sehingga dapat meminimalkan kontak diantara mereka. Langkah-langkah ini diharapkan bisa meningkatkan komitmen, khususnya bagi petugas dalam memerangi narkoba di lapas/rutan.

Lalu bagaimana dengan pengawasan para pegawai lapas itu sendiri?
Ditjenpas terus melakukan pembenahan dan pengawasan demi meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran di lapas/rutan. Selain melakukan sidak rutin dan insidentil, Ditjenpas juga menerapkan pengawasan berbasis IT yang diaplikasikan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Melalui SDP, seluruh lapas/rutan di Indonesia dapat diketahui dan masyarakat juga bisa ikut memantau melalui smslap.ditjenpas.go.id.
Selain itu, SDP dapat digunakan sebagai penyedia informasi detail terkait identitas narapidana, misalnya sidik jari, ciri fisik, data tanggal masuk tahanan, masa sepertiga tahanan, separuh masa pidana, dua per tiga masa pidana, jumlah penghuni kamar, blok, kegiatan penghuni atau warga binaan, bahkan keberadaan napi di blok apa serta siapa teman sekamarnya pun dapat diketahui. Keberadaan SDP ini juga untuk mengeliminir terjadinya pungutan liar sebagaimana salah satu program unggulan Ditjenpas tahun 2013, yakni getting to zero HP, pungli, narkoba (Halinar). Sistem yang telah dijalankan selama1,5 tahun ini pun terus dievaluasi. Terlebih lagi jangkauan dan gangguan konektivitas masih kerap terjadi. Kemungkinan terjadi manipulasi data yang dilaporkan bisa saja terjadi, namun sejauh ini tidak ditemukan indikasi penyimpangan itu, sebab kantor pusat selalu mengevek validasi data itu.

Lalu bagaimana sengan peningkatan SDM?
Sebanyak 43 petugas pemasyarakan dibekali pengetahuan dan bimbingan teknis mengenai pelayanan pengaduan. Pengetahuan dan bimbingan ini meliputi keterampilan dalam menerima, menelusuri, dan mengklarifikasi serta tindak lanjut terhadap pengaduan secara cepat dan tepat guna pemenuhan layanan publik. Ditjen Pemasyarakatantelah membentuk unit pelayanan pengaduan di bawah Subdit Pelayanan Pengaduan, Direktorat Bina Kamtib. Sebagai unit kerja yang relatif masih baru, Subdirektorat ini tentu sudah dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan putugas dalam mengelola pengaduan serta belum tersedianya sistem data dan informasi tentang pengaduan secara memadai.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Subdirektorat Pelayanan Pengadua diharapkan mampu mengembangkan SDM yang dapat mendorong penyediaan sarana dan prasarana, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas yang mampu mendukung pengelolaan penyelesaian pengaduan secara cepat dan tepat.
Ita akan terus mendukung pengelolaan pengaduan yang cepat dan tepat dengan penyediaan sarana dan prasarana pengaduan di setiap UPT secara bertahap, penyusunan SOP dan mekanisme kerja pelayanan pengaduan.

Sumber : Forum Keadilan No. 14, Tahun XXII/22-28 Juli 2013, Halaman 27-31.


Sabtu, 27 Juli 2013

Remisi Napi Manula di Maluku Berlaku Tahun Depan


Remisi Napi Manula di Maluku Berlaku Tahun Depan
Jum'at, 26 Juli 2013 | 09:00

Metrotvnews.com, Ambon : Narapidana (napi) berusia 70 tahun ke atas di Maluku mulai tahun depan akan mendapat remisi yang diberikan pada perayaan Hari Kesehatan Nasional setiap April.

"Sebenarnya tahun ini sudah bisa diberlakukan di Maluku. Tetapi keputusan itu keluar agak terlambat, sehingga tahun ini belum bisa dilaksanakan," kata Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Provinsi Maluku PC Anwar S di Ambon, Jumat (26/7).

Keterlambatan itu, lanjutnya, terjadi karena rencana pemberian remisi manula dilakukan saat perayaan Hari Kesehatan Nasional tiap bulan April. Hal itu diberikan dengan maksud agar masa hukuman mereka bisa dipercepat, mengingat sudah berusia lanjut.

Bila pada tahun itu ada napi yang genap berusia 70 tahun sebelum April, kata Anwar, namanya akan diusulkan ke Kemenkum dan HAM untuk diproses agar mendapatkan remisi manula.

Ia menjelaskan, selain napi lanjut usia, mereka yang sakit berkepanjangan juga akan diberikan remisi. (Ant)

Editor: Patna Budi Utami
Sumber : 
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/26/6/171070/Remisi-Napi-Manula-di-Maluku-Berlaku-Tahun-Depan

Lapas di Jambi Gelar Lomba Azan dan Busana Muslim untuk Napi


Lapas di Jambi Gelar Lomba Azan dan Busana Muslim untuk Napi
26/07/2013 08:18
Oleh Riski Adam
Lapas di Jambi Gelar Lomba Azan dan Busana Muslim untuk Napi

Seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Jambi mengadakan kegiatan bernuansa Islam. Hal ini untuk mengisi agenda kegiatan narapidana selama Ramadan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jambi Supriyadi menjelaskan selama aktivitas Ramadan banyak sekali kegiatan bernuansa islami yang diberikan kepada para masyarakat binaan.

"Ada tilawah quran, tarawih bersama, lomba adzan, dan lomba mengenakan busana muslim. Dari total 15 Lapas hampir semua mengadakan kegiatan itu," kata Supriyadi saat berbincang dengan Liputan6.com di Jambi, Kamis (25/9/2013).

Supriyadi menjelaskan, kegiatan bersifat Islami itu dilakukan kepada para penghuni lapas, agar bisa meningkatkan kualitas keagamaan mereka. Sehingga bisa mendapatkan makna dari kesucian Ramadan.

Aktivitas Ramadan tidak hanya dilakoni para tahanan dan narapidana di Jambi, tapi juga mengikutsertakan para pimpinan Kanwil Kemenkum HAM di Jambi dengan melakukan Safari Ramadan ke seluruh lapas dan rumah tahanan.

Dengan begitu, para pimpinan Kanwil Kemenhum HAM bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan para sipir maupun dengan tahanan.

"Selama Ramadan ini kita juga melakukan Safari Ramadan di setiap lapas yang ada di Jambi untuk memberikan siraman rohani kepada para petugas dan para napi," tandas Supriyadi. (Sul/Yus)

Sumber : http://ramadan.liputan6.com/read/648927/lapas-di-jambi-gelar-lomba-azan-dan-busana-muslim-untuk-napi

Jumat, 26 Juli 2013

Napi Rutan Surulangun diusulkan remisi


Napi Rutan Surulangun diusulkan remisi
Jumat, 26 Juli 2013
Oleh: Zulkifli Lubis
Napi Rutan Surulangun diusulkan remisi
Ilustrasi (FOTO ANTARA)

Musirawas, Sumsel (ANTARA Sumsel) - Para nara pidana binaan cabang rumah tahanan di Surulangun Rawas, Kecamatan Surulangun, Musirawas, Sumatera Selatan diusulkan mendapat remisi Idul Fitri dan HUT Kemerdekaan-RI 2013.

Para pidana (Napi) yang ada di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Rawas atau sekitar 80 kilometer dari Kota Lubuklinggau itu, seluruhnya dari Lembaga Pemasyarakatan Lubuklinggau, kata Kepala Cabang Rutan Rawas Chairul Anwar melalui Kasubsi Pelayanan Bambang, Jumat.

Ia menjelaskan, seluruh napi penghuni cabang Rutan Rawas itu tercatat 31 orang, mereka rata-rata hukuman tinggal di bawah satu tahun lagi akan bebas.

Rutan itu hingga saat ini belum difungsikan menjadi tahanan lokal pidana, karena di Kecamatan Surulangun belum ada Jaksa dan Pengadilan.

Dengan demikian ada kebijaksanaan untuk mengisi rutan berkapasitas 72 orang itu, dipasok napi dari Lapas Kota Lubuklinggau, namun yang mendekati bebas.

Rumah tahanan yang dibangun sejak kolonial Belanda itu sempat dibekukan pada tahun 1987 akibat tidak ada penghuninya, namun kembali difungsikan pada tahun 1993 dan dilakukan renovasi besar-besaran.

Rumah tahanan berada di depan kantor Camat Surulangun itu, saat ini terdapat delapan petugas dan dua pimpinan termasuk kepala yang eselon IV, ujarnya.

Camat Surulangun Berlian mengatakan, Rumah tahanan itu tidak bisa menahan pelaku kriminal yang di proses jajaran Polsek setempat dan harus tahanan pidana dari Lapas Lubuklinggau, kata Camat Surulangun, Berlian tanpa menyebutkan alasan tidak bisa menahan pelaku kriminal dimaksud.

Namun keberadaan rumah tahanan itu cukup strategis untuk menakut-nakuti warga yang akan berbuat tindak kriminal, terlebih wilayah tersebut salah satu daerah rawan tindak kriminal tertinggi di Kabupaten Musirawas, katanya.

Editor: Parni
Sumber : http://sumsel.antaranews.com/berita/277009/napi-rutan-surulangun-diusulkan-remisi?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Lapas Anak Hanya Tampung 28 Persen Tahanan


Lapas Anak Hanya Tampung 28 Persen Tahanan
Selasa, 23 Juli 2013 13:04 WIB
Lapas Anak Hanya Tampung 28 Persen Tahanan
SURYA Online, JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak hanya menampung 28 persen anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang terdiri atas 2.197 tahanan anak dan 3.512 anak pidana dengan jumlah total 5.709 anak, padahal jumlah ABH yang ditampung di 18 Lapas hanya 1.612. 
   
"Di beberapa tempat memang ada Lapas anak tapi di Lapas lain belum ada, jadi penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, bloknya dipisahkan," kata Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Muhammad Sueb di Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Hari ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memberikan remisi kepada 648 narapidana anak pada peringatan hari Anak Nasional 2013.
   
Rinciannya adalah 641 anak mendapat remisi anak I (masih menjalani pidana) dan remisi anak II (habis masa pidana/bebas) sebanyak tujuh anak.
   
"Ini jelas adalah hak mereka, bukan pemberian yang diberikan seakan-akan pemerintah ini benar, tapi ini adalah hak anak-anak, bila mereka memenuhi kriteria-kriteria dalam masa-masa pembinaan maka dengan sendirinya mereka wajib mendapatkan hak tersebut," ungkap Amir.
   
Sueb menjelaskan bahwa dalam Lapas Anak, petugas Lapas memberikan perlakukan-perlakuan khusus.
   
"Kami meminimalkan kekerasan, rantai besi disembunyikan, senjata api disembunyikan, kalau perlu seragam dinas juga diperhalus karena di Lapas anak kami memakai dasi, kemudian arsitektur bangunan juga ramah anak jangan menyeramkan," ungkap Sueb.
   
Sueb juga menjamin bahwa hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan diberikan di Lapas. (antara)

Editor: Titis Jati Permata
Sumber : http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/23/lapas-anak-hanya-tampung-28-persen-tahanan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Lapas Madiun Bakal Dipasangi Belasan CCTV


Lapas Madiun Bakal Dipasangi Belasan CCTV
Kamis, 25 Juli 2013 14:41 WIB

SURYA Online, MADIUN - Untuk membantu sistem pengamanan yang dilaksanakan dengan sistem manual patroli dan dilaksanakan secara rolling, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Madiun berencana memasang belasan CCTV di seluruh penjuru Lapas demi terjaganya keamanan dan ketertiban.

Selain itu, untuk memantau pergerakan barang haram yang masuk di dalam Lapas kelas I Madiun dengan berbagai cara. Apalagi, saat ini kondisi Lapas Kelas I Madiun dalam kondisi overload penghuni hingga 300 persen. Yakni dari kapasitas normal 600 penghuni diisi sekitar 1.546 tahanan.

"Kita sudah siapkan untuk itu (pemasangan CCTV). Kami akan pasangan CCTV di seluruh penjuru yang kami anggap penting," terang Kepala Lapas Kelas I Madiun, Pargiyono kepada Surya, Kamis (25/7/2013).

Selain itu, Pargiyono mengungkapkan jika pemasangan CCTV itu akan membantu kinerja petugas Lapas yang selama ini bekerja secara sederhana yakni melaksanakan pemantauan ke semua blok tahanan dengan keliling dan dilaksanakan secara rolling sesuai jadual jam bekerjanya petugas.

"Mudah-mudahan teknologi pemantau dan pendeteksi lainnya juga bakal bisa kami realisasikan menyusul jika pemasangan CCTV ini selesai. Ini dilaksanakan demi keamanan dan kenyamanan penghuni Lapas serta tanpa mengurangi pekerjaan memudahkan petugas kami di lapangan," pungkasnya.

Sementara mengenai anggaran pemasangan CCTV dan sejumlah alat teknologi lainnya itu, masih menunggu anggaran bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM (KemenkunHAM).

Sumber : http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/25/lapas-madiun-bakal-dipasangi-belasan-cctv

Kamis, 25 Juli 2013

Buka puasa di Rutan Kebonwaru, Aher ceramahi ratusan napi


Buka puasa di Rutan Kebonwaru, Aher ceramahi ratusan napi
Reporter : Andrian Salam WiyonoKamis, 25 Juli 2013
Buka puasa di Rutan Kebonwaru, Aher ceramahi ratusan napi 
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyempatkan untuk berbuka puasa di Masjid Al-Hidayah, Rutan Kebonwaru. Dalam kesempatan itu, Aher ceramah di depan ratusan narapidana sebagai motivasi setelah menjalani hukuman.

"Yang penting menyempatkan saja, ini maknanya silaturahmi, ingin berbagi kebahagiaan bagi mereka, ingin berbuka dengan warga di sini. Ingin memotivasi mereka, kalau sudah selesai persoalan hukumnya," kata Aher di Rutan Kebonwaru, Bandung, Kamis (25/7).

Aher bercerita, selama 15 hari Ramadan, dirinya baru sekali merasakan buka puasa bersama keluarga. 14 Hari sisanya, dia mengaku dihabiskan untuk berkeliling menyambangi warganya, termasuk warga binaan di Rutan Kebonwaru.

"Banyak warga yang minta ditengok. Semua warga saya, semua saudara saya. Warga binaan juga warga jabar," jelasnya.

Sekitar satu jam setengah sejak 17.20 WIB hingga 19.00 WIB, Aher meninggalkan Rutan Kebonwaru.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/buka-puasa-di-rutan-kebonwaru-aher-ceramahi-ratusan-napi.html

Jawa Barat Kini Miliki Lapas Khusus Anak


Jawa Barat Kini Miliki Lapas Khusus Anak
Kamis, 25 Juli 2013, 14:34 WIB        
Tahanan anak dibawah umur.  (Ilustrasi)
Tahanan anak dibawah umur. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat (Jabar) akhirnya memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas 3 Bandung. Lapas khusus anak ini merupakan salah satu dari tujuh lapas/rumah tahanan (rutan) yang baru di bangun di wilayah hukum Jawa Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Dusak di Bandung, Kamis (25/7), menuturkan lapas ini nantinya akan diberi nama Lembaga Penitipan Khusus Anak dan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPKA dan Elpas). "Jadi Elpas itu sendiri fungsinya sama dengan rutan yakni sebagai tahanan sementara. Lapas anak ini baru dibangun dalam satu blok dengan kapasitas 50 orang, saat ini isinya baru enak anak," kata dia.

Dikatakan dia, saat ini ada di Provinsi Jawa Barat ada sekitar 192 tahanan anak. Pihaknya berharap dengan adanya lapas anak dan enam lapas serta rumah tahanan lainnya, maka bisa mengatasi lonjakan penghuni lapas yang ada yang rata-rata sudah mengalami kelebihan penghuni. "Lapas dan rutan baru tersebut akan dioptimalkan baik standarisasi hunian maupun standar pengamanan," kata dia.

Dikatakannya untuk saat ini jumlah penghuni dengan petugas lapas adalah satu berbanding 72 orang. "Ini akan kami minimalkan menjadi satu berbanding 50 orang. Sehingga lapas-lapas yang baru itu nanti akan proporsional dengan jumlah penghuni, tidak melebihi kapasitas," kata dia.

Berikut adalah tujuh lapas/rutan baru di Jawa Barat pertama Lapas Klas 3 Warung Kiara Sukabumi, kedua Lapas Klas 3 Gunung Sindur Bogor, ketiga Lapas Cikarang Bekasi. Lalu keempat Lapas Klas 3 Banjar, Kelima Lapas Anak Klas 3 Bandung, Keenam adalah Rutan Garut, dan terkahir adalah Rutan Gunung Sindur Bogor.

Redaktur : Dewi Mardiani
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/07/25/mqhecr-jawa-barat-kini-miliki-lapas-khusus-anak

Nurdin: Cegah Rusuh, Penghuni Lapas Harus Dibuat Sibuk


Nurdin: Cegah Rusuh, Penghuni Lapas Harus Dibuat Sibuk
Kamis, 25 Juli 2013 17:30 WIB
Nurdin: Cegah Rusuh, Penghuni Lapas Harus Dibuat Sibuk
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Jepun, Nunukan Selatan M Nurdin

NUNUKAN,tribunkaltim.co.id - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Jepun, Nunukan Selatan M Nurdin mengatakan, narapidana atau warga binaan harus dibuat sibuk, agar tidak memikirkan hal-hal negatif.  Pendekatan juga perlu dilakukan, agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan terjadi di sana.

Nurdin mengatakan, jauh hari sebelum terjadi kerusuhan di Tanjung Gusta, pihaknya sudah melakukan berbagai pendekatan terhadap warga binaan. “Antara petugas dan warga binaan kita pendekatan kemanusiaan,” ujarnya.

Ada tiga pendekatan yang dilakukan terhadap warga binaan yakni pendekatan yuridis formal, pendekatan edukatif dan pendekatan religius. “Pendekatan religius, agama, salah satunya kita memberikan ceramah agama,” ujarnya.

Warga binaan juga diberikan waktu untuk berolahraga. “Supaya mereka itu jangan berkumpul-kumpul memikirkan hal-hal negatif, kita sibukkanlah. Dengan olahraga, senam dan lain sebagainya.  Kalau malam kita suruh nonton TV. Kalau sudah nonton TV dia mengantuk, jadi tidak berfikir hal-hal negatif,” ujarnya.

Kesibukan lain juga diberikan dengan pelatihan keterampilan otomotif maupun perbengkelan, keterampilan industri rumah tangga dan kerajinan tangan serta keterampilan dalam bertani maupun berkebun. “Dari segi keamanan, anggota juga standby. Semua personil saya, petugas saya, keamanan, standby di tempat,” ujarnya.

Penulis: Niko Ruru
Editor: Fransina
Sumber: Tribun Kaltim
http://kaltim.tribunnews.com/2013/07/25/nurdin-cegah-rusuh-penghuni-lapas-harus-dibuat-sibuk?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Napi Narkoba Ini Sukses Bikin Sepatu Kulit Tahan Api


Napi Narkoba Ini Sukses Bikin Sepatu Kulit Tahan Api
Rabu, 24/07/2013 14:52 WIB
Angling Adhitya Purbaya - detikNews
 
Petugas menguji sepatu buatan Agus (Foto: Angling Adhitya P/detikcom)

Semarang - Salah satu napi narkoba penghuni Lapas Klas 1 Kedungpane Semarang Agus Hariyanto tak takut jadi pengangguran setelah bebas nanti. Kini ia memiliki kemampuan baru, yaitu membuat sepatu kulit. Kualitas sepatunya sangat teruji: tahan api.

Sepatu dengan merek Semar 1 Kedungpane buatan Agus itu terpajang rapi di salah satu stan pasar murah yang digelar di Gedung Gubernur Jawa Tengah. Agus mengatakan keahlian membuat sepatu tersebut merupakan binaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang selama 6 minggu.

"Saya mulai dari nol. Awalnya susah, tapi setelah 6 minggu sudah bisa," kata Agus di gedung Gubernur Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Rabu (24/7/2013).

Dalam sehari Agus dan 34 warga binaan LP Kedungpane lainnya bisa membuat 30 pasang sepatu. "Dari 6 bulan lalu udah ribuan sepatu yang saya buat," ujar warga Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta itu.

Kepala Lapas Kedungpane Semarang Ibnu Chuldun mengatakan, sepatu kulit buatan warga binaan tersebut sudah melalui uji kualitas oleh Balai Pengembangan Persepatuan Indonesia di Sidoarjo bulan Maret lalu.

"Kita berhasil membuat terobosan produksi. Dalam uji kualitas, skornya 6,80 artinya sudah baik dari segi kualitas," tandasnya.

Menurut salah satu konsumen, Priyanto, sepatu buatan warga binaan Lapas Kedungpane lebih ringan dari sepatu sejenis. Bahkan setelah melihat demonstrasi sepatu yang disulut api oleh penjaga stan, Priyanto semakin mengagumi sepatu Semar 1 Kedungpane.

"Bahannya ringan dan sepertinya kuat. Seharusnya ada showroom di depan lapas," katanya.

Pelanggan sepatu tersebut hingga saat adalah sejumlah instansi seperti kepolisian, kemenkumham, BPN, dan BRI. Sedangkan harga yang dipatok adalah Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribuan.

Dengan keahlian membuat sepatu kulit, Agus yang satu bulan lagi bebas dari Lapas Kedungpane itu berencana membuat usaha pembuatan sepatu. Namun terlebih dulu ia akan melanjutkan usaha batiknya yang sudah berjalan.

"Ingin meneruskan keahliannya. Tapi di rumah sudah ada usaha batik," tutur Agus.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/07/24/145224/2313037/10/napi-narkoba-ini-sukses-bikin-sepatu-kulit-tahan-api?utm-source=topshare

Warga Binaan Lapas Jember Antusias Ikut JFC 2013


Warga Binaan Lapas Jember Antusias Ikut JFC 2013
24-07-2013

JEMBER (titik0km.com) – Gairah JFC yang akan digelar pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2013 mulai terasa. Tak kurang, Kalapas Klas II Jember Harun Sulijanto Bc. IP, SH, Jember juga bergairah ketika ditanya keikutsertaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Jember ketika ditemui titik0km.com di RS Bina Sehat Jember, hari Rabu (24/07) siang di sela sela penandatanganan MoU Lapas Klas II Jember dan RS Bina Sehat Jember.

Pasalnya, dalam 2 gelaran JFC 2011 dan JFC 2012, WBP Lapas Jember menyabet prestasi Best Performance JFC 2011 dan Best Costum JFC 2012. “Jadi Owner JFC sendiri, Mas Dynand Fariz yang memberikan arahan bersama tim, akhirnya warga Lapas Jember dapat meraih penghargaan untuk Best Performance dan Best Costum di 2 tahun pelaksanaan JFC,” papar Harun.

“Jember Fashion Carnaval kan acara masyarakat Jember jadi kami senang jika ada WBP Lapas Jember yang turut memeriahkan JFC ke XII ini.” ujar Harun.

Seperti yang dikutip dari laman resmi JFC, www.jemberfashion carnaval.com, tahun ini Jember Fashion Carnaval 12 akan diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Agustus 2013 dengan tema Utama “Artechsion (Art meet Technology and Illusion)” dengan 10 tema defile yakni Tibet, Betawi, Bamboo, Artdeco, Octopus, Canvas, Tribe, Spider dan Venice di Jember – Jawa Timur Indonesia. JFC show Time tahun ini : 23 Agustus 2013 Kids Carnival, 24 Agustus 2013 Art Wear Carnival dan 25 Agustus 2013 Grand Carnival. (ias)

Sumber : http://www.titik0km.com/warga-binaan-lapas-jember-antusias-ikut-jfc-2013.html#axzz2a7RPIdrq

Lapas Jember Perkuat Sinergi Di Bidang Kesehatan


Lapas Jember Perkuat Sinergi Di Bidang Kesehatan
24-07-2013
Kalapas Jember Harun bangun sinergi penyuluhan kesehatan-pelayanan kesehatan-aksi sosial bagi anggota dan WBP lapas Jember dengan RS Bina Sehat Jember
JEMBER (titik0km.com) – Sinergi sebuah kata yang memiliki gaung kuat untuk siapa saja yang membangun kerjasama secara produktif antara dan lintas instansi. Seperti yang terungkap pada penandatangan MoU antara Lapas Klas II Jember dengan RS Bina Sehat bertempat di RS Bina Sehat Jember pada Rabu (24/07) siang kemarin lalu.

Menurut Kalapas Klas II Jember Harun Sulijanto Bc. IP, SH, MoU ini adalah kesepakatan untuk saling mendukung pada bidang kesehatan bagi anggota lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Jember. “jadi untuk bidang kesehatan, sangat diperlukan apalagi komitmen kami adalah menciptakan Lembaga pemasyarakatan yang sehat dalam arti sebenarnya,” jelas Harun yang didampingi salah seorang staf Lapas Jember, Alip.

Kesepakatan kerjasama tersebut memang lebih ke bidang kesehatan seperti penyuluhan kesehatan berkala bagi WBP Lapas Jember, Pelayanan Kesehatan Anggota Lapas Jember dan aksi sosial bagi WBP Lapas Jember.

Direktur RS Bina Sehat Jember, dr Faida MMR, juga menjelaskan bahwa lingkungan yang sehat berarti sehat di luar dan didalam, ”Melalui MoU di hal kesehatan ini, akan banyak kegiatan yang positif untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi warga Lapas Jember, apalagi dalam kesepakatannya RS Bina Sehat Jember juga akan menfasilitasi penyuluhan dan aksi sosial bagi warga lapas,” papar dr. Faida MMR.

Pihak Lapas Jember sendiri, membuka peluang untuk bekerjasama dengan siapa saja untuk bersinergi dengan aktifitas di Lapas Jember, “Seperti sinergi dengan STAIN Jember yang memberikan siraman rohani kepada WBP secara berkala di Lapas Jember,” tutup Harun setelah menandatangi MoU dengan RS Bina Sehat Jember. (asd)

Sumber : http://www.titik0km.com/lapas-jember-perkuat-sinergi-di-bidang-kesehatan.html#axzz2a7RPIdrq

Walikota Dukung Lapas Bentiring


Rabu, 24/07/2013 - 12:07 WIBSeputar Kota | beonline - Bengkulu Ekspress
Walikota Dukung Lapas Bentiring
IST - Walikota bersama petugas Kakanwil saat melakukan peninjauan dilokasi tempat akan didirikannya lapas. Pada tahun 2014, lapas ini ditargetkan sudah dapat digunakan.
BENGKULU, BE – Jajaran Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Selasa (23/7) berkunjung ke kantor walikota.  Mereka berkoordinasi dan meminta dukungan dalam pembangunan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang akan di bangun di wilayah Bentiring dengan luas wilayah 5 hektare. “Sudah beberapa kepemimpinan sebelumnya di Kemenkumham Bengkulu, Kota Bengkulu belum memiliki Lapas Baru, karena itu, kami akan membangun lapas baru di Bentiring, karena Lapas yang ada di Malabero saat ini sudah tidak memadai lagi,” kata F Haru Tamtomo, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu di ruang kerja walikota.

Dirinya juga memaparkan bahwa saat ini proses pembangunan Lapas di Bentiring sudah mulai dalam tahap pembangunan. “Sekarang lahan yang akan didirikan Lapas itu sudah di pagar, sementara untuk dana pendiriannya sudah dapat dari pusat melalui dana APBN,” terangnya. Dan tidak lama lagi, lanjutnya, akan segera pula dibangun kantor, dapur dan poliklinik, sehingga diharapkan pada tahun 2014 Lapas ini sudah bisa ditempati.
Sementara itu, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan sangat mendukung pembangunan Lapas di Bentiring.  “Saya rasa dengan lahan 5 hektare, cukup layak untuk para narapidana. Karena Lapas yang kita miliki sekarang dinilai sudah tidak layak lagi,” ujar Helmi Hasan.

Karena untuk membuka hati para narapidana, lanjutnya, butuh tempat yang lebih nyaman  sehingga mereka bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi.
Usai melakukan pertemuan di ruang kerja walikota, walikota juga mengajak jajaran Kemenkumham yang ada beserta, sekretaris daerah, para asisten dan Dinas PU untuk meninjau lokasi pembangunan Lapas di Bentiring.  Di sana rombongan melihat langsung, lokasi pembangunan Lapas.

“Bangunan ini akan dibangun dengan 2 lantai. Diharapkan dengan 2 lantai, kita bisa menampung narapidana yang lebih banyak,” ujar Haru Tamtomo saat meninjau lokasi pembangunan Lapas di Bentiring.
F Haru Tamtomo dalam kesempatan itu, juga meminta kepada walikota Bengkulu agar dapat membantu segera mungkin  membangun jalan masuk menuju ke Lapas. (009/rls/rmd)

Sumber : 
http://bengkuluekspress.com/walikota-dukung-lapas-bentiring/?utm_campaign=seputar-kota&utm_medium=twitter&utm_source=twitter

Sipir Paling Dulu Masuk Surga


Anton Medan
Sipir Paling Dulu Masuk Surga
Rabu, 24 Juli 2013 00:30 WIB
Sipir Paling Dulu Masuk Surga
Anton Medan memberikan tausyiah di depan penghuni Lapas Porong Sidoarjo, Selasa (23/7/2013).

SURYA Online, SIDOARJO - Masjid Nurul Fuad yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya di Porong berubah menjadi ajang curhat saat Anton Medan memberikan siraman rohani terhadap nara pidana (Napi), Selasa (23/7/2013).
Maklmum orang yang memberikan tausiyah itu adalah 'lulusan' 14 penjara di Indonesia dalam kasus pembunuhan dan perampokan.

Gelak tawa dan tepuk tangan pun  menggema dari dalam Masjid Nurul Fuad. Ratusan napi yang menjadi warga binaan lapas seolah tak peduli dengan terik panas saat mendengar santapan rohani dari Anton Medan yang juga Ketua PITI Pusat itu.

Ceramah agama yang diberikan pun tidak terlalu serius tapi bisa diterima dan dipahami penghuni lapas. Kebanyakan nada canda yang terlontar sehingga mengundang gelak tawa, termasuk para sipir penjara. Sipir bersama Kepala Lapas disebutnya orang yang pantas lebih dulu masuk sorga. Sipir adalah PNS yang gajinya paling kecil tetapi tanggung jawabnya paling besar.

“Tetapi kalau sipir kerjanya nggak bener ya ke surganya paling belakang,” gurau Anton Medan dan  disambut tepukan para napi.
Tausiyah selama satu jam lebih tersebut membuat napi puas. Bahkan minta tambah sampai Shalat Ashar. "Terus terus," teriak napi.

Anton Medan yang mengaku masuk penjara sejak usia 12 tahun, langsung melontarkan kalimat gurauan "memang aku ini mobil disuruh terus".
Anton lantas mengisahkan, ia pertama kali masuk penjara pada usia 12 tahun karena membunuh seseorang.
Semasa kecil itu, Anton sebagai buruh cuci mobil di terminal. Ketika mencuci mobil uang yang ada di saku dirampas  padahal uang itu hasil dari jerih payahnya. Karena dicaci dan diejek, Anton lantas mengambil gergaji es batu dan disabetkan dan orang tersebut meninggal dunia.

"Ini semua karena keadaan. Jadi orang yang ada di Lapas ini bukan semuanya penjahat," kata Anton.
Anton datang ke Lapas didampingi Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jatim, Edwin Suryalaksana.
Rangkaian acara ini akan dilanjutkan, Rabu (24/7/2013) ke Lapas Lowok Waru dan Lapas Wanita di Kota Malang.

Kunjungan ini untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan karena kebanyakan Lapas atau Rutan yang ada tidak sebanding dengan jumlah napi yang ada. Hal tersebut bisa memicu ketidakpuasan terhadap warga binaan sehingga harus dicegah.
Ketidakpuasan itu telah memunculkan  kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta. Pemerintah perlu membangun Lapas baru untuk mengatasi ini. Hal yang juga disayangkan adalah cara kerja Wamenkum HAM, Denny Indrayana, yang dalam sidaknya ke lapas tidak dikoordinasikan dulu dengan Kepala Lapas. Cara sidak seperti ini seakan tidak mempercayai Kalapas, padahal banyak petugas yang bekerja beneran.

"Lebih baik Wamen itu dikembalikan ke habitatnya sebagai LSM," kata Anton.
Di kalangan napi Lapas Porong, Anton Medan bukan orang baru. Ia dianggap tokoh yang bergelimang dosa tapi kini telah berubah menjadi mubalig. Di akhir sesi Anton sempat ditanya salah seorang napi kasus narkoba,  selama di penjara apa saja yang ia lakukan sehingga bisa berubah seperti ini.
Anton lantas menjawab jika selama dirinya di penjara tidak pernah menyakiti sesama napi atau orang lain. Bahkan ia dipercaya sebagai tamping yang baik. "Tapi kalau di luar setiap aksi kejahatan selalu membawa dua pistol FN.

Sebanyak 26 nasabah bank serta 16 toko perhiasan saya sikat. Itu dulu tapi sekarang mari kita bertaubat," pintanya.
Kalapas Bambang S mengapresiasi kedatangan Anton Medan dan rombongan dari DPW PITI Jatim. Pasalnya, tausiyahnya bisa membesarkan spirit dari warga binaan. Bahkan usai bertausiyah, Anton diajak mengunjungi tempat kerajinan yang diproduksi warga binaan yang berskala ekspor. "Ini merupakan kerja sama dengan pabrik mebel. Hasilnya ini diekspor," kata Bambang.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Sumber : http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/24/sipir-paling-dulu-masuk-surga
 
Blogger Templates